Perang Lawan Halinar, Lapas Sumedang Gandeng APH Gelar Razia Besar dan Tes Urine Mendadak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sumedang menunjukkan sikap tidak main-main dalam memerangi peredaran gelap narkoba dan penggunaan barang terlarang di dalam sel. Pada Jumat pagi (8/5/2026), institusi ini menggelar deklarasi Ikrar Zero Halinar yang diikuti dengan razia gabungan bersama Aparat Penegak Hukum (APH).

Langkah tegas ini diambil sebagai respon cepat atas instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membersihkan satuan kerja dari pengaruh Handphone ilegal, Pungutan liar, dan Narkoba (Halinar). Tak tanggung-tanggung, Lapas Sumedang membuka diri dengan menggandeng TNI, Polri, BNNK Sumedang, Subdenpom, hingga rekan media untuk menyaksikan langsung proses sterilisasi tersebut.

Dalam amanatnya, Kepala Lapas Kelas IIB Sumedang, Bima Ganesha Widyadarma, menekankan bahwa integritas petugas adalah fondasi utama. Ia memperingatkan bahwa tidak ada tempat bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang.

"Ikrar yang kita ucapkan bukan sekadar pemanis di bibir, melainkan komitmen yang wajib mendarah daging. Meski saat ini Lapas Sumedang kondusif, prinsip 'Waspada, Jangan-Jangan' tidak boleh kendor. Kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah pemasyarakatan," tegas Bima.

Ketegasan tersebut langsung dibuktikan dengan penggeledahan blok hunian secara menyeluruh. Petugas gabungan menyisir setiap sudut kamar untuk mencari benda berbahaya. Hasilnya, petugas mengamankan sejumlah barang terlarang seperti sendok alumunium, botol kaca, hingga kartu remi. Namun, komitmen Lapas Sumedang teruji kuat dengan **nihilnya temuan handphone maupun narkotika**.

Melengkapi razia fisik, tes urine mendadak juga dilakukan terhadap 50 petugas dan 52 warga binaan yang dipilih secara acak. Ketegangan sempat terasa saat proses pengambilan sampel, namun suasana berubah lega setelah tim medis menyatakan seluruh hasil tes adalah **negatif**.

Sinergi lintas instansi ini menjadi pesan kuat bagi publik bahwa Lapas Sumedang bertransformasi menjadi lembaga yang lebih transparan, aman, dan berintegritas. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan situasi yang tetap kondusif, menandai keberhasilan awal dari penguatan pengawasan yang berkelanjutan.