Pemberhentian Sekda Cilegon Dipersoalkan, Kuasa Hukum Tegaskan Belum Ajukan Gugatan ke PTUN

SERANG  – Pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin, masih menuai polemik di berbagai kalangan. Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 800.1.3.3/Kep.190-BKPSDM/2025 tertanggal 1 Desember 2025 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dinilai bermasalah dan berpotensi cacat hukum.

Kuasa hukum Maman Mauludin, Dadang Handayani, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.

“Yang kami lakukan baru sebatas upaya administratif berupa surat keberatan kepada Wali Kota Cilegon pada 9 Desember 2025. Belum ada gugatan ke PTUN,” kata Dadang saat ditemui di PTUN Serang, Senin (15/12/25).

Menurut Dadang, terdapat kekeliruan informasi yang disampaikan kepada publik, termasuk pernyataan yang menyebutkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur gugatan hukum. Ia menilai, kesimpulan tersebut diambil secara tergesa-gesa.

“Pemberhentian Sekda ini kami nilai tidak melalui tahapan prosedural yang semestinya. Karena itu, keputusannya berpotensi cacat prosedur, cacat administratif, cacat yuridis, bahkan cacat filosofis,” ujarnya.

Dadang menjelaskan, surat keberatan yang dikirimkan kepada Wali Kota bersifat normatif dan merupakan langkah awal dalam menempuh upaya hukum. Surat tersebut dimaksudkan sebagai pengingat agar kepala daerah meninjau kembali keputusan yang dinilai keliru.

“Surat itu adalah mekanisme administrasi. Kami mengingatkan bahwa ada yang salah dalam proses pengambilan keputusan pemberhentian Sekda,” kata Dadang.

Ia menambahkan, keputusan pemberhentian Sekda Cilegon dinilai hanya bersandar pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa melalui proses administrasi yang lengkap. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Wali Kota Cilegon membatalkan surat keputusan tersebut.

Meski Surat Keputusan diterbitkan pada 1 Desember 2025, Dadang menyebutkan bahwa Maman Mauludin baru menerima surat pemberhentian tersebut pada 5 Desember 2025, dan disampaikan ke kediamannya.

“Surat keberatan itulah yang kemudian beredar luas di masyarakat. Jadi perlu ditegaskan, sampai saat ini belum ada gugatan ke PTUN,” ujarnya.