SWI DPC Kabupaten OKU Selatan Mengecam Keras Dugaan Intimidasi Oknum Kepala Desa Talang Padang Terhadap Awak Media

OKU Selatan, Kabarindo79.Net – Serikat Wartawan Indonesia (SWI) DPC Kabupaten OKU Selatan mengeluarkan pernyataan tegas dengan mengecam keras dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Talang Padang, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, terhadap awak media yang tengah menjalankan tugas jurnalistiknya di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, pada hari kerja terakhir minggu lalu.

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media tersebut bertujuan untuk melakukan konfirmasi terkait informasi yang menjadi perhatian masyarakat setempat. Menurut keterangan dari pihak wartawan yang terlibat, saat mereka tengah melakukan wawancara dengan beberapa sumber di lokasi, oknum Kepala Desa Talang Padang datang dan melakukan serangkaian tindakan yang dianggap sebagai bentuk intimidasi.

Adapun tindakan tersebut antara lain menggunakan bahasa yang tidak sopan, mengancam secara lisan, serta mencoba menghalangi proses pengumpulan data dan dokumentasi yang sedang dilakukan oleh awak media.

Ketua SWI DPC Kabupaten OKU Selatan, Henafri Diaji, ST, dalam siaran persnya menyatakan bahwa tindakan semacam itu merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan pers dan profesionalisme jurnalistik yang dijamin oleh undang-undang.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi. Awak media hanya menjalankan tugas mereka untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Tindakan intimidasi seperti ini tidak hanya merugikan pekerjaan wartawan, tetapi juga membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang penting,” ujar Ketua SWI DPC Kabupaten OKU Selatan, Henafri Diaji, ST.

Dalam konteks hukum, tindakan menghalangi atau mengintimidasi awak media yang menjalankan tugas jurnalistik jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Pers, kebebasan pers meliputi hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 Ayat (1).

Selain itu, Pasal 18 Ayat (1) UU Pers secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang menghalangi, mengganggu, atau menyekat wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Lebih jauh, Ketua SWI juga mengatakan bahwa sangat disayangkan atas peristiwa tersebut, di mana seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi. Wartawan adalah mitra dari pemerintah dan sudah sepatutnya saling menjaga serta menghormati sesuai dengan fungsi masing-masing.

“Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran bersama dan dapat dicari solusi yang tepat antara kedua belah pihak,” pungkasnya. (IM)