BPD Sumber Waras: Menu MBG untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita di Malingping Dinilai Tak Sesuai Standar Gizi dan Harga Bahan Pangan

‎Keluhan itu terutama disampaikan oleh penerima manfaat yang berasal dari kelompok rentan, yakni balita serta ibu hamil dan menyusui. Mereka menilai menu yang diterima tidak mencerminkan pemenuhan kebutuhan gizi yang seharusnya diprioritaskan dalam program pemerintah tersebut.

‎Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPBD) Desa Sumber Waras, Jamal Abdilah, menyayangkan kondisi menu MBG yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, menu yang diberikan tidak tepat sasaran, baik dari aspek kebutuhan gizi penerima manfaat maupun dari sisi nilai harga bahan pangan.

‎Jamal menjelaskan bahwa menu MBG yang dikirim untuk kebutuhan tiga hari ke depan, yakni Kamis, Jumat, dan Sabtu, terdiri dari dua kotak susu anak sekolah, satu buah jeruk, satu buah apel, serta dua bungkus roti. Menu tersebut, menurutnya, tidak memenuhi standar kecukupan gizi, khususnya bagi ibu hamil dan ibu menyusui.

‎“Masa iya ibu menyusui dikasih susu anak sekolah. Kebutuhan nutrisi ibu menyusui jelas berbeda dengan kebutuhan nutrisi anak sekolah. Ini kan tidak masuk akal,” ujarnya.

‎Selain komposisi menu, Jamal juga mempertanyakan kualitas bahan pangan, khususnya roti yang disertakan dalam paket MBG tersebut. Ia menilai roti yang diberikan memiliki kualitas rendah, dengan tekstur keras dan kandungan gizi yang patut dipertanyakan.

‎“Di warung saja roti itu jarang diminati pembeli karena rasanya kurang enak. Sekarang malah dimasukkan ke dalam menu MBG. Ini kan kacau,” katanya.

‎Dari sisi anggaran, Jamal menilai menu tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa apabila menu MBG tersebut diperuntukkan selama tiga hari, maka biaya bahan pangan seharusnya mencapai Rp24.000 per penerima manfaat. Namun, berdasarkan perkiraannya, nilai bahan pangan yang diberikan jauh di bawah angka tersebut.

‎“Kalau saya hitung, pembelian bahan pangannya tidak sampai Rp24.000. Ini patut dipertanyakan, ke mana sisa anggarannya,” ujarnya.

‎Lebih jauh, Jamal juga mempertanyakan peran dan keberadaan ahli gizi yang seharusnya bertugas menghitung serta memastikan kecukupan gizi bagi para penerima manfaat. Ia menilai ahli gizi yang bertugas di dapur SPPG tidak menjalankan fungsinya secara optimal.

‎“Ini bagaimana menunya, terkesan asal-asalan. Padahal ini anggaran dari pemerintah. Ahli gizinya bekerja dengan benar atau tidak? Kalau menunya seperti ini, percuma ada ahli gizi yang dibayar mahal,” keluhnya.

‎Ia berharap pihak terkait, baik pengelola SPPG maupun instansi yang berwenang, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di Desa Sumber Waras agar tujuan program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat benar-benar dapat tercapai.

‎Sampai berita ini dipublikasikan, wartawan. masih berupaya mendapatkan tanggapan dari pihak SPPG penyedia menu MBG tersebut. ***