GMNI Lebak Kritik Biaya Perjalanan Dinas DPRD Lebak Capai Rp29,36 M. Lebih Besar Dari Anggaran Pembangunan Jalan

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis DPC GMNI Lebak, Rojai

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis DPC GMNI Lebak, Rojai, menyatakan bahwa DPRD Lebak terkesan lebih mengedepankan kepentingan golongan dibandingkan kebutuhan mendesak rakyat. Menurutnya, besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintah.

“Kami menganalisis bahwa DPRD Lebak saat ini tidak berpihak pada kepentingan dan kegelisahan rakyat. Di tengah upaya efisiensi anggaran, DPRD justru mengalokasikan Rp29,36 miliar hanya untuk perjalanan dinas. Ini sangat tidak wajar,” ujar Rojai dalam keterangan resminya, Senin (2/2/2026).

GMNI Lebak juga menyoroti ketimpangan mencolok antara biaya operasional dewan dan alokasi anggaran pembangunan fisik. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran untuk perbaikan ruas jalan rusak yang bersifat mendesak hanya sebesar Rp20 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran perjalanan dinas DPRD.

“Kami menilai kondisi ini tidak sejalan dengan fungsi DPRD sebagai jembatan aspirasi rakyat. Sangat ironis ketika anggaran pembangunan akses jalan vital hanya Rp20 miliar, sementara dewan justru terkesan berfoya-foya melalui anggaran perjalanan dinas,” tambahnya.

Lebih lanjut, DPC GMNI Lebak mengecam kebijakan tersebut dan menuntut DPRD agar kembali pada khittahnya sebagai pilar kesejahteraan rakyat, bukan malah mempolitisasi anggaran demi kepentingan pribadi atau kelompok.

“Bagaimana Kabupaten Lebak bisa maju jika dalam perumusan kebijakan saja terjadi ketimpangan yang begitu besar? Kami mempertanyakan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD selama ini. GMNI akan tetap konsisten mengawal agar kebijakan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lebak benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutup Rojai. ***