Dana Desa Pelabai 2025 Diguncang Sorotan! Dugaan Mark-Up dan Proyek Bermasalah, APH Jangan Tutup Mata

Lebong, Bengkulu – Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Pelabai, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sejumlah proyek yang dibiayai uang negara tersebut diduga menyisakan banyak pertanyaan, mulai dari kualitas pekerjaan yang dipersoalkan hingga dugaan pembengkakan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sorotan paling keras tertuju pada pembangunan jalan rabat beton yang disebut-sebut mengalami kerusakan dalam waktu singkat setelah selesai dikerjakan. Kondisi tersebut memicu kecurigaan publik terkait mutu pekerjaan, kualitas material yang digunakan, hingga dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang dihabiskan dengan hasil fisik di lapangan.

Ironisnya, jalan yang seharusnya menjadi aset pembangunan jangka panjang bagi masyarakat desa justru dikabarkan harus ditambal kembali. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis atau justru terdapat dugaan pengurangan kualitas pekerjaan yang berujung pada kerusakan dini.

Tak hanya proyek fisik, pengadaan Lampu LED Tenaga Surya juga menuai kritik. Sejumlah warga mempertanyakan nilai pengadaan yang dianggap jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran. Jika dugaan tersebut terbukti melalui audit resmi, maka praktik mark-up dapat mengarah pada indikasi penyimpangan anggaran yang serius.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa terhadap kondisi tersebut.

> "Masyarakat berhak tahu ke mana uang negara digunakan. Kalau anggarannya besar tetapi hasilnya tidak sesuai, tentu harus ada pemeriksaan. Jangan sampai Dana Desa hanya menjadi ladang keuntungan segelintir orang," ujarnya.

Transparansi Dipertanyakan

Kecurigaan masyarakat semakin menguat karena adanya informasi bahwa pada beberapa kegiatan tidak ditemukan papan informasi proyek yang memadai. Padahal keterbukaan informasi merupakan kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana publik.

Ketiadaan informasi yang mudah diakses masyarakat dinilai berpotensi menghambat fungsi pengawasan sosial terhadap penggunaan Dana Desa yang setiap tahunnya mencapai ratusan juta rupiah.

Wartawan Sulit Konfirmasi, Muncul Dugaan Upaya Perlindungan

Upaya konfirmasi kepada Pjs Kepala Desa Pelabai disebut tidak membuahkan hasil. Beberapa kali didatangi maupun dihubungi melalui WhatsApp, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan resmi terkait berbagai sorotan yang berkembang.

Yang menjadi perhatian publik, muncul seorang pria bernama Guntur yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Pjs Kepala Desa. Dalam komunikasi dengan wartawan, ia meminta agar kepala desa tidak diganggu.

Peristiwa tersebut justru memunculkan tanda tanya baru di tengah masyarakat. Sebab dalam prinsip pemerintahan yang baik, setiap pejabat publik yang mengelola anggaran negara semestinya terbuka terhadap kritik, pengawasan, dan konfirmasi media.

APH Diuji, Jangan Sampai Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Besarnya Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, berbagai dugaan yang muncul di Desa Pelabai dinilai layak menjadi perhatian serius aparat pengawas dan aparat penegak hukum.

Publik kini menunggu langkah nyata dari Inspektorat Kabupaten Lebong, Kejaksaan Negeri Lebong, hingga Kepolisian Resor Lebong untuk menelusuri apakah terdapat penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa tersebut.

Masyarakat berharap pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan profesional. Sebab apabila dugaan mark-up, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, atau penyalahgunaan anggaran benar-benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar proyek bermasalah, melainkan menyangkut uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.

Kini bola berada di tangan aparat. Publik menanti, apakah dugaan yang berembus selama ini akan diungkap secara terang-benderang, atau justru menguap tanpa kejelasan di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.