LSM Dan Media Gelar Aksi Damai, Dirikan Tenda Di Sekretariat DPRD Banten

11 Agustus 2026 Sejumlah LSM dan elemen media menggelar aksi damai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, mendesak keterbukaan data pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Massa meminta dibukanya HPS/RAB, penawaran harga, spesifikasi teknis, SKU/model barang, PO/SPK, invoice, faktur pajak hingga bukti pembayaran, sebagai bahan verifikasi atas dugaan ketidakwajaran harga dalam sejumlah transaksi e-Purchasing. Data transaksi yang menjadi bahan kajian antara lain mencatat sejumlah pengadaan furnitur, komputer, printer, AC, hingga sistem kelistrikan dengan nilai miliaran rupiah. 

GELAR TENDA, AKSI BERLANJUT SAMPAI JUMAT

Sebagai bentuk keseriusan tuntutan, massa aksi juga menggelar tenda di lokasi aksi dan menyatakan akan bertahan serta melanjutkan aksi sampai dengan hari Jumat, sambil menunggu respons dan pemenuhan tuntutan dari pihak Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Ketua LSM TIKAM, Danny Pratama, menegaskan aksi dilakukan secara damai dan berdasarkan data.

> “Kami tidak datang untuk menuduh. Kami datang membawa data dan meminta pembuktian. Kalau harga dan spesifikasi sesuai, silakan dibuka dan dijelaskan kepada publik,” tegas Danny.

Menurut Danny, informasi yang diminta berkaitan dengan penggunaan anggaran publik dan diperlukan untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas serta efisiensi anggaran berjalan.

> “Aksi ini akan kami jalankan secara damai sampai Jumat. Setelah itu kami akan menghormati momentum HUT RI dan menghentikan sementara aksi. Namun apabila tuntutan belum dipenuhi, kami tidak menutup kemungkinan aksi akan dilanjutkan kembali,” ujarnya.

Massa menegaskan bahwa transparansi bukan ancaman, melainkan bagian dari pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.