Aliansi Gelar Aksi Tenda Di Kantor Bupati Serang, Sorot Sikap Sekda, Bapperida, Dan Kesbangpol

SERANG,  - Senin (19/10/2026)  Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Pembangunan Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang, Senin (19/10/2026). 

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kekecewaan terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Serang, khususnya Sekretariat Daerah, Bapperida, dan Kesbangpol, yang dinilai belum memberikan tanggapan memadai atas tuntutan dan permintaan data yang telah disampaikan sebelumnya.

Sebagai bentuk protes, massa memilih bertahan dengan mendirikan tenda di sekitar lokasi aksi. Mereka menyatakan akan terus bertahan hingga ada perwakilan pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersedia menemui massa dan membuka ruang dialog.

Danny Pratama, selaku koordinator lapangan (korlap), menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa pada Senin, 12 Oktober 2026, yang hingga kini dinilai belum membuahkan hasil konkret.

“Jujur, kami sangat kecewa. Aksi ini bukan tanpa dasar. Pekan lalu, tepatnya Senin, 12 Oktober 2026, kami sudah menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta penjelasan serta data dari beberapa OPD. Namun, sampai hari ini, persoalan yang kami sampaikan belum mendapatkan jawaban yang jelas,” ujar Danny di lokasi aksi.

Menurutnya, pihak aliansi datang untuk meminta penjelasan dan mendorong keterbukaan informasi terkait tata kelola pemerintahan serta penggunaan anggaran daerah. Namun, hingga aksi kembali digelar, belum ada pihak yang dinilai memberikan ruang dialog secara terbuka.

Danny juga menyayangkan adanya pertanyaan mengenai legalitas aliansi yang justru muncul di tengah upaya mereka meminta penjelasan atas persoalan yang disampaikan.

“Lucunya, justru legalitas kami yang dipertanyakan. Kami ini aliansi yang tergabung dari beberapa organisasi. 

Apa sulitnya menemui kami, mendengarkan tuntutan kami, dan membuka ruang dialog? Kami datang untuk meminta penjelasan, bukan untuk mencari keributan,” tegasnya.

Ia menilai, dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik. Karena itu, Danny meminta Pemerintah Kabupaten Serang tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme unjuk rasa.

Bawa Nisan dan Tabur Bunga, Simbol Kekecewaan atas Transparansi

Dalam aksi tersebut, massa juga membawa sejumlah nisan simbolis dan melakukan tabur bunga. Aksi teatrikal ini dimaksudkan sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi keterbukaan informasi dan transparansi tata kelola pemerintahan Kabupaten Serang yang menurut mereka belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Simbol nisan dan tabur bunga tersebut menggambarkan apa yang mereka sebut sebagai “matinya transparansi dan keterbukaan” ketika tuntutan masyarakat belum memperoleh jawaban yang memadai.

Massa menegaskan bahwa simbol tersebut merupakan bentuk kritik dan ekspresi kekecewaan, sekaligus seruan agar pemerintah daerah kembali membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.

Aksi Berlanjut hingga Ada Respons

Danny menegaskan, pihaknya berencana melanjutkan aksi selama beberapa hari ke depan sampai tuntutan yang telah disampaikan mendapatkan respons dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami akan tetap bertahan dan melanjutkan aksi ini sampai ada pihak dari Pemkab Serang maupun OPD terkait yang bersedia menemui kami. Kami berharap ada itikad baik untuk berdialog dan memberikan jawaban atas persoalan yang kami sampaikan,” katanya.

Aliansi berharap Pemerintah Kabupaten Serang, Sekretariat Daerah, Bapperida, dan Kesbangpol dapat segera merespons tuntutan tersebut secara terbuka, termasuk menjelaskan data dan informasi yang menjadi pokok persoalan.

Bagi aliansi, keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. 

Mereka juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan melalui aksi damai merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

“Harapan kami sederhana: temui kami, buka ruang dialog, dan berikan penjelasan yang jelas. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Salam demokrasi,” tutup Danny Pratama.