Delapan Kegiatan Desa yang Dilarang Dibiayai Dana Desa Tahun 2026

‎Delapan fokus tersebut ditetapkan sebagai arah pijakan kepala desa dalam merumuskan program kerja penggunaan anggaran dalam upaya pengentasan kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan, penanggulangan bencana, ketahanan energi, ketahanan pangan dan penumbuhan koperasi desa.

‎Selain itu juga Dana Desa tahun 2026 tidak boleh diperuntukan untuk delapan hal. Prtama, Dana Desa tidak boleh digunakan untuk pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.

‎Kedua, Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota.

‎Ketiga, Dana Desa tidak boleh digunakan untuk pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.

‎Keempat, Dana Desa juga tidak diperkenankan untuk pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

‎Kelima, dana desa tidak boleh untuk pembiayaan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.

‎Keenam, dana desa tidak boleh untuk kegiatan menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota.

‎Ketujuh, dana desa tidak boleh untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya.

‎Kedelapan, dana desa tidak dibenarkan untuk pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara. ***

‎