Mahasiswa Geruduk DPP PDIP, Desak Megawati Copot Ilyas Panji Alam Terkait Polemik Fasilitas Mewah Rumah Dinas

Jakarta - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Pejabat Korup (SMAPK) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Rizki Fajri tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan penggunaan anggaran untuk fasilitas rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumatera Selatan yang dinilai berlebihan dan tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam aksinya, massa secara khusus menyoroti H. M. Ilyas Panji Alam yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan. Mahasiswa menilai polemik pengadaan fasilitas rumah dinas dengan nilai ratusan juta rupiah telah mencederai rasa keadilan masyarakat serta bertentangan dengan semangat perjuangan partai yang selama ini dikenal sebagai partai wong cilik.

Massa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan "Uang Rakyat Bukan Untuk Meja Biliar Mewah", "PDIP Jangan Lindungi Kader Bermasalah", "Copot Ilyas Panji Alam", serta "Selamatkan Uang Rakyat dari Fasilitas Mewah Pejabat".

Dalam orasinya, Rizki Fajri menegaskan bahwa kader partai yang mengatasnamakan perjuangan rakyat seharusnya menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat, bukan justru menikmati fasilitas yang dinilai mewah di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi rakyat.

"PDIP selama ini dikenal sebagai partai wong cilik. Namun bagaimana mungkin semangat itu tercermin apabila ada kader partai yang justru menikmati fasilitas mewah yang bersumber dari uang rakyat. Anggaran daerah seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk fasilitas yang tidak mendesak dan berpotensi menjadi pemborosan," tegas Rizki dalam orasinya.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga menyangkut moralitas pejabat publik dalam menggunakan uang rakyat. Ia menilai setiap rupiah yang berasal dari APBD harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat luas.

Mahasiswa menyoroti polemik pengadaan fasilitas rumah dinas yang sebelumnya menjadi perhatian publik karena adanya rencana pengadaan meja biliar dengan nilai yang fantastis. Mereka mempertanyakan urgensi pengadaan fasilitas tersebut di tengah masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ketika rakyat masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, muncul anggaran ratusan juta rupiah untuk fasilitas yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Ini menunjukkan adanya ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat dan tidak mencerminkan semangat keberpihakan kepada wong cilik," lanjut Rizki.

Dalam aksi tersebut, massa juga mempertanyakan informasi yang berkembang terkait rencana pembatalan pengadaan yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Mahasiswa meminta agar seluruh proses pengadaan tersebut dibuka secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran daerah.

Selain menyampaikan orasi, massa aksi membacakan pernyataan sikap yang berisi sejumlah tuntutan kepada DPP PDI Perjuangan dan aparat penegak hukum.

Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain:

1. Menolak penggunaan uang rakyat untuk fasilitas mewah yang tidak memiliki urgensi bagi kepentingan masyarakat.

2. Mendesak DPP PDI Perjuangan tidak menutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyeret kader partainya.

3. Mendesak DPP PDI Perjuangan melakukan investigasi internal secara transparan terhadap dugaan penggunaan fasilitas mewah oleh Ilyas Panji Alam.

4. Meminta DPP PDI Perjuangan mencopot dan memecat Ilyas Panji Alam sebagai kader partai apabila terbukti melakukan pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik.

5. Mendorong evaluasi terhadap jabatan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan

6. Meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran fasilitas rumah dinas Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan.

Rizki menegaskan bahwa mahasiswa tidak ingin partai politik hanya berbicara mengenai pemberantasan korupsi dan keberpihakan kepada rakyat di atas panggung politik, tetapi juga harus membuktikannya melalui tindakan nyata terhadap kader yang menjadi sorotan publik.

"Kami meminta PDIP membuktikan bahwa partai ini benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai citra partai wong cilik rusak karena adanya kader yang diduga menikmati fasilitas mewah dari uang rakyat. Jika memang tidak ada pelanggaran, buka semuanya secara transparan. Namun jika ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas," ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, setelah menyampaikan orasi dan tuntutan, perwakilan massa aksi menyerahkan dokumen laporan dan kajian terkait dugaan penggunaan fasilitas mewah oleh Ilyas Panji Alam sebagai Wakil Ketua III DPRD Sumatera Selatan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Dokumen tersebut berisi sejumlah data, kronologi, serta informasi yang menjadi dasar tuntutan mahasiswa agar DPP PDI Perjuangan melakukan pemeriksaan internal terhadap kadernya yang tengah menjadi sorotan publik.

Menurut Rizki, penyerahan dokumen tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan anggaran.

"Kami berharap Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan perhatian serius terhadap laporan yang kami sampaikan hari ini. Sebagai partai yang selalu mengklaim berpihak kepada wong cilik, PDIP harus menunjukkan komitmen nyata dengan tidak mentolerir kader yang diduga menikmati fasilitas mewah dari uang rakyat," kata Rizki.

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan untuk menyerang partai politik tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pejabat publik yang menggunakan uang rakyat.

"Amanah jabatan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk program dan pelayanan yang bermanfaat, bukan untuk fasilitas mewah yang berpotensi menimbulkan kemarahan publik," ucap Rizki. 

Solidaritas Mahasiswa Anti Pejabat Korup menegaskan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada respons maupun langkah konkret dari DPP PDI Perjuangan dan aparat penegak hukum terkait dugaan penggunaan fasilitas mewah oleh Ilyas Panji Alam.